JAKARTA | Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden baru saja dibenarkan Budi Arie Setiadi. “Benar,” kata Ketua Umum Projo itu singkat via video pada Rabu (11/11/2026). Suratnya diserahkan Gibran saat Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma.
Dalam video yang beredar melalui akun TikTok, jawaban singkatnya langsung menjadi sorotan di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta berkembangnya desakan politik di DPR RI.
Namun, hingga informasi yang dapat diverifikasi saat ini, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatan wakil presiden. Pernyataan Budi Arie tersebut juga belum dapat menggantikan konfirmasi resmi mengenai status konstitusional Gibran.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan hukum terkait putusan MK serta MA. Dia meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah masukan.
Pernyataan Istana tersebut menegaskan adanya niat pengunduran diri, tetapi tidak dengan sendirinya berarti proses pemberhentian telah selesai. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Di DPR RI, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) turut menjadi bagian dari dinamika tersebut.
Meski demikian, desakan politik dan proses pengajuan pendapat di parlemen harus dibedakan dari keputusan hukum yang secara formal mengakhiri masa jabatan seorang Wakil Presiden.
Bagaimana mekanisme jika Gibran benar-benar mundur? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden perlu ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Menurut penjelasan Yusril, pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memproses keadaan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima surat Presiden mengenai usulan calon pengganti.(ATT)
