ACEH UTARA | Pengerukan aliran Sungai (Krueng) Lueng Raja di Desa Glumpang Sulu Timu, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, mulai membawa angin segar bagi masyarakat yang terdampak banjir besar pada akhir November 2025 lalu. Proyek strategis nasional ini menjadi tumpuan harapan untuk memulihkan infrastruktur sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian warga, khususnya di sektor perikanan.
Alat berat jenis excavator tampak dikerahkan untuk mengangkat material lumpur dan endapan yang menyebabkan pendangkalan parah di kawasan tersebut. Pengerjaan ini merupakan bagian dari paket penanganan muara Krueng Bungkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dengan alokasi anggaran mencapai Rp14 miliar, dan ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
Normalisasi ini dinilai mendesak mengingat pendangkalan membuat aliran air terhambat, sehingga hujan dengan intensitas ringan pun kerap memicu luapan air ke permukiman warga. Jalur sungai ini sendiri terhubung dengan Krueng Bungkah dan melintasi sejumlah desa padat penduduk, berjarak sekitar dua kilometer dari jalan nasional Medan-Banda Aceh.
Prioritas Bupati Ayahwa: Keselamatan Warga & Pemulihan Ekonomi
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, menegaskan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan sesaat atau memperbaiki infrastruktur fisik yang rusak, melainkan membutuhkan pembenahan sistemik pada alur sungai agar tidak terus menghantui masyarakat saat musim penghujan tiba.
“Normalisasi sungai merupakan kebutuhan mendesak bagi Aceh Utara. Kita tidak ingin masyarakat terus dihantui banjir setiap kali musim hujan tiba. Karena itu, sungai-sungai yang mengalami pendangkalan harus segera ditangani melalui pengerukan dan pembenahan alur sungai,” tegas Bupati Ayahwa.
Ayahwa juga mengimbau agar pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I serta Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus dan memperluas cakupan penanganan. Mengingat luasnya dampak kerusakan, ia berharap pembenahan tidak hanya menyasar Krueng Lueng Raja, tetapi juga sungai-sungai besar lainnya seperti Krueng Keureuto, Krueng Peutoe, Krueng Pase, Krueng Jambo Aye, dan Krueng Agam, disertai penguatan tebing dan pembangunan tanggul yang berkelanjutan.
Harapan Baru bagi Petani Tambak
Bagi masyarakat setempat, normalisasi aliran sungai bukan sekadar upaya mitigasi banjir, melainkan pintu gerbang pemulihan mata pencaharian. Mengingat sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perikanan, terbukanya saluran air langsung berdampak pada kembalinya aktivitas budidaya.
Waliyunis, Geuchik Glumpang Sulu Timu, bersama Wahyu Saputra, seorang petambak lokal, menyambut baik pengerjaan ini karena sirkulasi air untuk tambak dan usaha produksi garam mulai berangsur normal. Kendati demikian, para petani tambak berharap pemerintah pusat dapat memperluas cakupan program hingga ke tingkat rehabilitasi lahan tambak warga yang masih mengalami pendangkalan, serta memberikan dukungan modal usaha agar kebangkitan ekonomi di kawasan pesisir Aceh Utara dapat berjalan lebih cepat.
Sinergi Lintas Sektor di Bawah Satgas PRR
Percepatan penanganan ini turut dikawal ketat oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgasnas PRR, Muhammad Tito Karnavian. Pemerintah terus menggenjot pembersihan sedimentasi di 137 titik sungai prioritas di wilayah Sumatera guna meminimalisir risiko banjir susulan akibat cuaca ekstrem.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Menteri Sakti Wahyu Trenggono turut memperkuat pemulihan sektor perikanan melalui pengerahan alat berat untuk membersihkan ribuan hektare tambak dan kolam terdampak di Aceh, memastikan roda produksi masyarakat pesisir dapat kembali berputar dengan dukungan penuh sinergi pusat dan daerah.(**)
