ACEH UTARA – Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara berdampak besar terhadap sektor perikanan budidaya, khususnya usaha pertambakan. Tercatat sebanyak 10.700 hektare tambak mengalami dampak akibat bencana tersebut, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga hilangnya ikan dan udang yang sedang dibudidayakan petani. Kamis (5/11/26)
Kondisi itu menyebabkan ribuan petambak kehilangan sumber mata pencaharian. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan sarana budidaya berupa benur dan pakan udang kepada petambak terdampak banjir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Utara, Syarifuddin, Kamis (5/11/2026) mengatakan dampak banjir terhadap sektor pertambakan sangat besar. Selain merusak prasarana tambak, bencana tersebut juga mengakibatkan hilangnya komoditas budidaya yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.
“Hilangnya sumber mata pencaharian merupakan permasalahan utama yang dihadapi petambak saat ini. Karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat pemulihan perekonomian pembudidaya ikan,” ujar Syarifuddin.
Ia menjelaskan, bantuan pemerintah tersebut merupakan program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) KKP Tahun Anggaran 2026.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat koordinasi, KKP meminta dinas terkait mengusulkan calon penerima bantuan sarana budidaya dari kalangan pembudidaya yang terdampak banjir, dengan berpedoman pada petunjuk teknis serta alokasi luas tambak masing-masing kabupaten.
Untuk Kabupaten Aceh Utara, pada tahun anggaran 2026 dialokasikan bantuan sarana budidaya untuk lahan seluas 1.375 hektare. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi tambak yang mengalami kerusakan ringan agar kegiatan budidaya udang dapat kembali berjalan.
“Alokasi bantuan untuk Aceh Utara seluas 1.375 hektare dengan jumlah penerima sebanyak 1.600 petambak,” jelasnya.
Menurut Syarifuddin, para penerima bantuan tersebar di 11 kecamatan wilayah pesisir, yakni Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Syamtalira Aron, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.
Hingga saat ini, bantuan yang telah disalurkan mencapai 48 juta ekor benur udang dan 50,54 ton pakan udang. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petambak kembali memulai usaha budidaya setelah kehilangan hasil produksi akibat banjir.
Ia menyebutkan, bantuan benur dan pakan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali aktivitas pertambakan sekaligus mempercepat pemulihan sumber penghasilan masyarakat.
Dalam proses penentuan penerima bantuan, DKP Aceh Utara menerapkan mekanisme pendataan dan verifikasi secara berjenjang agar bantuan tepat sasaran.
Pendataan diawali dengan penyusunan data By Name By Address (BNBA) terhadap pembudidaya ikan yang terdampak banjir. Data tersebut diusulkan oleh kepala desa, kemudian diverifikasi dan diinput oleh penyuluh perikanan melalui tautan pendataan yang disediakan KKP.
Selanjutnya, DKP Aceh Utara mengusulkan data tersebut kepada kementerian setelah melalui proses verifikasi dan validasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL). Hasil verifikasi penyuluh perikanan menjadi dasar pengusulan calon penerima bantuan sarana budidaya kepada KKP.
Syarifuddin mengatakan, para petambak yang menerima bantuan menyambut baik program tersebut. Mereka mengaku senang dan berterima kasih karena mendapatkan bantuan sarana produksi yang sangat dibutuhkan untuk kembali menjalankan usaha.
“Bantuan ini sangat mereka butuhkan untuk memulai kembali kegiatan usaha budidaya dan meringankan beban hidup yang dihadapi pascabencana banjir bandang tahun lalu,” katanya.
Meski demikian, penyaluran bantuan masih menghadapi kendala, khususnya terkait keterlambatan distribusi pakan udang. DKP Aceh Utara telah melakukan koordinasi dengan KKP dan melaporkan persoalan tersebut agar proses pengadaan serta penyaluran pakan dapat segera dipercepat.
“Kami telah berkoordinasi dan melaporkan permasalahan tersebut kepada KKP serta meminta agar proses pengadaan dan penyaluran pakan udang dapat dipercepat,” ungkapnya.
Selain menyalurkan bantuan sarana produksi, DKP Aceh Utara juga melakukan pendampingan kepada petambak agar benur yang ditebar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi maksimal.
Sebelum pendistribusian dan penebaran benur dilakukan, DKP bersama penyuluh perikanan telah memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petambak, terutama mengenai persiapan lahan tambak.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi tambak telah optimal sebelum benur ditebar sehingga dapat mendukung pertumbuhan udang dan keberhasilan kegiatan budidaya.
Syarifuddin berharap bantuan pemerintah tersebut mampu menggerakkan kembali aktivitas pertambakan di Aceh Utara. Dengan pulihnya usaha budidaya udang, petambak diharapkan dapat kembali memperoleh penghasilan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir yang terdampak bencana.
Perjuangan Ayahwa Lintas Lembaga
Upaya membangkitkan kembali perekonomian masyarakat pesisir pascabencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa, menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemulihan sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan bantuan bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
Salah satu langkah tersebut terlihat dalam kegiatan penyaluran bantuan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih, Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Ayah Wa bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Anggota Komisi IV DPR RI, H. T.A. Khalid, M.M., memimpin langsung pelepasliaran bibit ikan kerapu dan menyerahkan bantuan pakan secara simbolis kepada kelompok nelayan penerima manfaat.
Program tersebut merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) sektor kelautan dan perikanan pascabencana, yang diharapkan mampu menggerakkan kembali aktivitas usaha masyarakat pesisir yang sebelumnya terdampak banjir.
Selain kegiatan di Gampong Lancok, Kabupaten Aceh Utara juga menerima dukungan bantuan dari KKP berupa 100.000 ekor benur udang dan 20.000 ekor benih ikan kakap. Bantuan tersebut diserahkan dalam agenda serah terima bantuan PRR sektor kelautan dan perikanan Provinsi Aceh di Banda Aceh pada 6 Agustus 2026.
Bagi Ayah Wa, pemulihan sektor perikanan bukan semata-mata tentang mengembalikan aktivitas produksi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga nelayan dan pembudidaya yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Ia menilai bantuan benur udang, benih ikan, serta pakan merupakan bentuk dukungan penting untuk membantu masyarakat kembali mengembangkan usaha perikanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar program pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bupati juga menekankan pentingnya pemulihan sarana dan prasarana perikanan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Menurutnya, masyarakat pesisir membutuhkan dukungan nyata agar dapat kembali produktif dan memiliki sumber penghasilan yang stabil.
Kehadiran pemerintah, lanjutnya, harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada penyerahan secara simbolis, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan hasil produksi dan pendapatan masyarakat.
Kegiatan di Gampong Lancok turut dihadiri Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, perwakilan KKP, jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan, unsur Muspika Kecamatan Syamtalira Bayu, serta tokoh masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kelautan dan perikanan dapat terus berlanjut, mengingat wilayah pesisir Aceh Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha tambak, budidaya udang, dan perikanan tangkap.
Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat diharapkan kembali memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Bagi masyarakat pesisir, pemulihan tambak dan usaha perikanan bukan sekadar persoalan mengembalikan kegiatan ekonomi, melainkan juga menghidupkan kembali harapan untuk bangkit setelah bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pun menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu bagian penting dalam agenda pemulihan ekonomi daerah.[]
