Lintas Media
[the_ad id="864"]
  • Login
  • Home
  • News
  • Peristiwa
  • Daerah
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
Indeks
Lintas Media
  • Home
  • News
  • Peristiwa
  • Daerah
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
Lintas Media
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Peristiwa
  • Daerah
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
Home News

Panwaslih Aceh Utara Awasi Ketat Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

12 Oktober 2024
Reading Time: 1 min read
A A
Panwaslih Aceh Utara Awasi Ketat Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

Lhoksukon – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kabupaten Aceh Utara terus mengawal ikrar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Utara 2024.

BeritaTerkait

Dari Pemuda hingga Anak-Anak Turun Tangan, Mahasiswa KPM UIN SUNA Sukseskan Aksi Bersih Meunasah di Gampong Tanjong Beureunyong

Workshop Digital Media, Prodi IPII UIN SUNA Bekali Mahasiswa Hadapi Industri Kreatif

Mahasiswa FUAD UIN SUNA Pelajari Teknik Siaran Radio dan Komunikasi Publik dari Praktisi

Apel ikrar netralitas ini digelar di lapangan upacara Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, M.Si, Forkopimda, Pj Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos, M.AP, serta petugas Satuan Linmas.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Panwaslih Aceh Utara, Misbahuddin, M.SM, menegaskan bahwa ASN wajib bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Aceh Utara 2024.

“Panwaslih Aceh Utara juga akan melakukan pemantauan ketat terhadap netralitas ASN, anggota TNI, dan Polri selama penyelenggaraan Pilkada,” ujar Misbahuddin.

Ia mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. “Kewajiban netralitas ASN juga telah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berbagai undang-undang lainnya,” jelasnya.

Misbahuddin menambahkan bahwa pelanggaran terhadap netralitas dalam pemilu dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran, hukuman administratif, hingga pemecatan.

Saat ini, Panwaslih Aceh Utara telah membentuk Pokja Netralitas ASN, yang terdiri dari komisioner Panwaslih dan kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait. Pokja ini bertugas mengawasi potensi keterlibatan ASN dalam politik praktis selama Pilkada Aceh Utara 2024.

“Jika terbukti ada ASN yang terlibat dalam politik praktis, kasusnya akan dilanjutkan ke pembina kepegawaian, yakni Pj Bupati Aceh Utara,” tambahnya.

Panwaslih Aceh Utara juga telah menyebarkan informasi kepada masyarakat agar turut serta mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, dan tenaga kontrak di wilayah Kabupaten Aceh Utara. “Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga netralitas aparatur negara,” tutupnya. (Adv)

ShareSendShareTweet

Related Posts

Dari Pemuda hingga Anak-Anak Turun Tangan, Mahasiswa KPM UIN SUNA Sukseskan Aksi Bersih Meunasah di Gampong Tanjong Beureunyong

Dari Pemuda hingga Anak-Anak Turun Tangan, Mahasiswa KPM UIN SUNA Sukseskan Aksi Bersih Meunasah di Gampong Tanjong Beureunyong

16 November 2026
Workshop Digital Media, Prodi IPII UIN SUNA Bekali Mahasiswa Hadapi Industri Kreatif

Workshop Digital Media, Prodi IPII UIN SUNA Bekali Mahasiswa Hadapi Industri Kreatif

13 November 2026
Mahasiswa FUAD UIN SUNA Pelajari Teknik Siaran Radio dan Komunikasi Publik dari Praktisi

Mahasiswa FUAD UIN SUNA Pelajari Teknik Siaran Radio dan Komunikasi Publik dari Praktisi

9 November 2026
YARA Desak MPR Buka Kembali Mekanisme Referendum untuk Daerah Khusus dan Istimewa

YARA Desak MPR Buka Kembali Mekanisme Referendum untuk Daerah Khusus dan Istimewa

5 November 2026
“Hadapi Rakyat Pakai Senjata Api” KPA Luwa Nanggroe Murka Atas Brutalnya Aksi Aparat di Pulo Kenari

“Hadapi Rakyat Pakai Senjata Api” KPA Luwa Nanggroe Murka Atas Brutalnya Aksi Aparat di Pulo Kenari

4 November 2026
Putusan MA Dituduh Nyatakan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Tidak Sah, Desakan Pemakzulan Menguat

Putusan MA Dituduh Nyatakan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Tidak Sah, Desakan Pemakzulan Menguat

2 November 2026
Next Post
Kecepatan Internet Indonesia Meningkat Sepuluh Kali Lipat dalam Satu Dekade

Kecepatan Internet Indonesia Meningkat Sepuluh Kali Lipat dalam Satu Dekade

Inspektur Kabupaten Aceh Utara, Andria Zulfa, S.E., M.Si., Ph.D., CGCAE

Tingkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tugas pengawasan: Inspektorat Aceh Utara Kembangkan e-Audit Kinerja

  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

© 2026 Lintasmedia.co - Proudly powered by Altekno Digital Multimedia.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Peristiwa
  • Daerah
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 Lintasmedia.co - Proudly powered by Altekno Digital Multimedia.