JAKARTA — Dunia pendidikan tinggi nasional kembali mendapat catatan penting menyusul rilis laporan Research Integrity Risk Index (RI²) yang disusun oleh Prof. Lokman Meho dari American University of Beirut. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 13 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam daftar zona risiko integritas penelitian. Pemetaan ini berkaitan erat dengan tingginya angka penarikan artikel (retraction) serta rekam jejak publikasi pada jurnal bermasalah atau yang telah dicabut dari indeks (delisted).
Laporan ini memetakan institusi-institusi tersebut ke dalam tiga kategori utama zona risiko, yakni Kategori Red Flag (Risiko Ekstrem), Kategori High Risk (Risiko Tinggi), dan Kategori Watch List (Risiko Sedang). Publikasi data ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi perbaikan ekosistem riset di tanah air.
Klasifikasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Research Integrity Risk Index (RI²)
Berikut adalah rincian 13 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam daftar pemetaan RI²:
1. Kategori Red Flag (Risiko Ekstrem)
-
Universitas Bina Nusantara (BINUS) – Peringkat 11
-
Universitas Airlangga (UNAIR) – Peringkat 40
-
Universitas Sumatera Utara (USU) – Peringkat 49
-
Universitas Hasanuddin (UNHAS) – Peringkat 69
-
Universitas Sebelas Maret (UNS) – Peringkat 86
2. Kategori High Risk (Risiko Tinggi)
-
Universitas Diponegoro (UNDIP) – Peringkat 152
-
Universitas Brawijaya (UB) – Peringkat 155
-
Universitas Padjadjaran (UNPAD) – Peringkat 177
3. Kategori Watch List (Risiko Sedang)
-
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – Peringkat 233
-
Universitas Indonesia (UI) – Peringkat 266
-
Institut Teknologi Bandung (ITB) – Peringkat 354
-
Institut Pertanian Bogor (IPB) – Peringkat 358
-
Universitas Gadjah Mada (UGM) – Peringkat 363
Akar Permasalahan: Tekanan Administratif dan Target Kuantitas
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie memberikan pandangan kritis mengenai akar masalah yang memicu kerentanan integritas riset di lingkungan akademis.
Menurut Wamen Stella Christie, persoalan ini tidak terlepas dari rumusan regulasi Beban Kerja Dosen (BKD) serta target kuantitas publikasi tahunan. Sistem yang selama ini lebih mengutamakan akumulasi jumlah publikasi ketimbang substansi dan standar kualitas kerap kali menempatkan para akademisi di bawah tekanan administratif yang berat.
Akibat desakan target kuantitatif tersebut, sebagian akademisi akhirnya terjebak pada penggunaan jalan pintas—mulai dari mempublikasikan karya di jurnal predator hingga mengabaikan standar etika ilmiah demi memenuhi beban pelaporan administratif semata.
Langkah Strategis Penguatan Ekosistem Riset
Temuan laporan Prof. Lokman Meho ini mendesak perlunya langkah-langkah korektif yang komprehensif, antara lain:
-
Reformasi Kebijakan BKD: Meninjau ulang indikator penilaian Beban Kerja Dosen agar lebih proporsional, dengan menggeser fokus dari sekadar kuantitas angka publikasi menuju kualitas, orisinalitas, dan dampak nyata riset.
-
Pengawasan Etika Publikasi: Memperkuat peran lembaga penjaminan mutu di setiap perguruan tinggi untuk memandu para peneliti mengenali jurnal-jurnal yang kredibel dan menghindari jebakan jurnal predator.
-
Budaya Akademik Berintegritas: Membangun ekosistem riset yang menghargai kejujuran ilmiah serta kontribusi keilmuan yang solutif bagi masyarakat.(**)
