Tragedi Karhutla TNBTS: 5 Relawan Gugur, 1 Alami Luka Bakar Berat

Seorang relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, mengalami luka bakar parah sekitar 49% dan infeksi paru-paru. Sementara itu, 5 orang rekan se-timnya dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas pemadaman.

Korban selamat, Suraji (44), yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan hotel, saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Soetomo, Surabaya, menurut keterangan pihak humas rumah sakit.

Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Kamis (15/10/2026). Korban bersama sejumlah relawan dan petugas TNBTS berjibaku memadamkan titik api di Pusung Lingker, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, yang masuk dalam kawasan TNBTS.

Nahas, kepungan api membuat mereka terjebak di lokasi. Ketika tim evakuasi tiba, 3 orang ditemukan meninggal dunia di tempat, 2 orang menyusul meninggal dalam perawatan, sementara Suraji berhasil selamat meskipun menderita luka bakar serius pada sekujur tubuhnya.

EKONOMI

1. Riset INDEF: Belanja Jumbo MBG dan KDMP Minim Dampak bagi UMKM

Belanja besar-besaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih (KDMP) dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), meskipun 97% responden mengenal program MBG, hanya 5% UMKM formal dan 1% UMKM informal yang telah bermitra atau menjajaki kemitraan. Adapun partisipasi dalam program KDMP tercatat lebih rendah lagi, yakni hanya 1%.

Peneliti Center of Trade and Investment INDEF, Dzulfian Syafrian, mengungkapkan bahwa 82% UMKM formal maupun informal menyatakan MBG belum membuka peluang usaha baru bagi mereka. Angka serupa (87%) juga tercatat untuk program KDMP, di mana hanya 2% responden yang melihat adanya peluang bisnis. Minimnya peluang ini sejalan dengan rendahnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok kedua program prioritas tersebut.

Di sisi lain, kajian INDEF menemukan 22% responden justru melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat program MBG, berbanding terbalik dengan 5% yang mengalami peningkatan. Dampak negatif ini paling dirasakan oleh sektor UMKM informal, mengindikasikan adanya substitusi permintaan, terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada kelompok tertentu, serta minimnya trickle-down effect.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tantangan Lapangan Kerja dan Sektor Informal Masih Bayangi 2 Tahun Pemerintahan

Di bawah dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, ekonomi nasional mencatatkan pertumbuhan positif, yakni 5,03% pada 2024, naik menjadi 5,11% pada 2025, dan menyentuh 5,29% pada kuartal II-2026. Kendati demikian, INDEF menilai manisnya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat luas.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menyebutkan bahwa salah satu indikatornya adalah masih besarnya proporsi pekerja di sektor informal yang mencapai 59,42%—meningkat dari 57% pada tahun sebelumnya. Selain itu, ekspansi investasi yang berjalan dinilai belum cukup kuat dalam menyerap tenaga kerja, di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan industri yang masih masif.

Esther juga menyoroti sektor penerimaan negara, khususnya perpajakan yang menjadi tulang punggung dengan kontribusi sekitar 80% terhadap total pendapatan negara, serta menopang 65% belanja negara. Tren rasio pajak (tax ratio) yang terus menurun dinilai menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemerintah.

3. Fitch Ratings Peringatkan Risiko Tata Kelola Pasar Modal dan Tekanan Utang Indonesia

Fitch Ratings memperingatkan bahwa melemahnya kepercayaan investor serta memburuknya tata kelola pasar modal dapat memperparah tekanan terhadap peringkat utang Indonesia. Direktur Sovereign Ratings Asia Pasifik Fitch, George Xu, menilai gejolak pasar baru-baru ini semakin mempertegas risiko kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, dan tata kelola yang sebelumnya telah disorot.

Kekhawatiran ini berakar dari kecenderungan sentralisasi kewenangan pengambilan kebijakan, yang pada Maret lalu melatarbelakangi keputusan Fitch mengubah outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Kendati demikian, Fitch menilai Indonesia masih memiliki penyangga (buffer) yang memadai untuk meredam gejolak eksternal, salah satunya cadangan devisa yang mencapai USD 146,3 miliar pada akhir kuartal III-2026. Namun, lembaga pemeringkat itu tetap mengingatkan adanya risiko pengetatan kondisi pendanaan domestik sebagai konsekuensi intervensi nilai tukar oleh Bank Indonesia.

4. Respons Kebijakan BEI Pasca-Sinyal Penurunan Klasifikasi MSCI

Menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka peluang menurunkan klasifikasi bursa saham Indonesia dari emerging market ke standalone market, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah taktis dengan mengeluarkan seluruh saham yang masuk dalam daftar Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration / HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan kebijakan ini ditempuh agar pergerakan IHSG dapat mencerminkan mekanisme pasar yang lebih wajar. Selain itu, BEI akan menyematkan label “terafiliasi” atau “tidak terafiliasi” pada keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%.

Hingga saat ini, tercatat ada 80 saham yang berstatus HSC, termasuk emiten berkapitalisasi pasar jumbo di atas Rp 200 triliun. Lima di antaranya adalah:

• PT DCI Indonesia Tbk (DCII) – Rp 471,98 triliun
• PT Bayan Resources Tbk (BYAN) – Rp 393,33 triliun
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) – Rp 387,98 triliun
• PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA) – Rp 220,24 triliun
• PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) – Rp 206,12 triliun

TRENDING MEDSOS

1. Aksi Greenpeace di Bundaran HI Masuk Google Trends: Pagi tadi, bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, enam aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk protes di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta. Aksi ini langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial serta grup percakapan WhatsApp.
2. Topik “Prabowo-Gibran” Dominasi X (Twitter): Evaluasi dua tahun masa pemerintahan memicu polarisasi opini di dunia maya. Kubu pendukung pemerintah bersama sejumlah influencer gencar mempromosikan berbagai capaian keberhasilan, sementara kubu pengkritik aktif menyuarakan catatan kegagalan dan masalah struktural.

HUKUM

1. Kontroversi Keberangkatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ke Malaysia di Tengah Jadwal Pemeriksaan KPK

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengonfirmasi bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berada di Malaysia pada Kamis (15/10/2026)—tepat di hari yang dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaannya.

Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko, membeberkan rute perjalanan Nusron yang selaras dengan informasi sebelumnya dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Kendati demikian, pihak imigrasi mengaku belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan telah kembali ke tanah air.

KPK sebelumnya telah melayangkan dua panggilan pemeriksaan sebagai saksi kepada Nusron, namun selalu mangkir dengan alasan agenda kedinasan kementerian. Lembaga antirasuah berencana memintai keterangan Nusron terkait dugaan suap di lingkungan BPN, menyusul penangkapan dan penetapan tersangka terhadap dua pejabat BPN serta empat pihak swasta yang disebut-sebut sebagai orang dekat sang menteri.

2. Polda Metro Jaya Selidiki Motif Penembakan Anggota Polri di Pondok Cabe

Polda Metro Jaya hingga hari ini masih mendalami motif di balik tindakan nekat Bharada Andika Rahmadani yang menembak mati seniornya sendiri, Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lawai. Pelaku saat ini telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Insiden penembakan antar-anggota Korps Bhayangkara ini terjadi di sebuah mess Polri di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat dini hari (16/10/2026).

HIGHLIGHT UTAMA

Jurang Kesenjangan: Klaim Pemerintah vs. Realita Lapangan Program MBG dan KDMP

Hasil survei INDEF yang melibatkan 1.806 pelaku UMKM formal dan informal membuka tabir kontradiksi antara retorika pemerintah dengan realitas di tingkat akar rumput terkait program prioritas Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih (KDMP).

Pada Mei 2026 lalu, Presiden Prabowo sempat mengklaim bahwa perputaran uang program MBG di pedesaan berpotensi mencapai Rp 10,8 miliar per tahun untuk setiap desa, sekaligus berfungsi sebagai penggerak rantai pasok lokal di mana dapur umum menyerap bahan baku langsung dari produsen desa.

Namun, temuan empiris INDEF menunjukkan fakta yang jauh panggang dari api:

• Hanya 5% UMKM formal dan 1% UMKM informal yang berhasil bermitra dengan dapur penyedia MBG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi / SPPG).
• Keterlibatan pada program KDMP bahkan lebih memprihatinkan, yakni stagnan di angka 1%.
• Alih-alih meraup keuntungan, sebanyak 22% UMKM formal dan 26% UMKM informal justru melaporkan penurunan omzet atau kegiatan usaha akibat disrupsi dari program MBG. Sementara untuk program KDMP, 14% responden mengaku mengalami penurunan serupa.

Kajian mendalam INDEF ini secara telak memaparkan adanya jurang kesenjangan data yang cukup lebar antara proyeksi di atas kertas dengan efektivitas ekonomi di lapangan.(Alc)