ACEH UTARA – PT Pase Energi Migas (Perseroda) Kabupaten Aceh Utara mengambil sikap tegas terkait belum cairnya alokasi Participating Interest (PI) 10% dari Pengelolaan Wilayah Kerja B (WK-B). Perusahaan Daerah ini menyatakan siap melayangkan surat pengaduan resmi secara langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia apabila penundaan penyaluran hak daerah tersebut terus mengalami jalan buntu (deadlock).
Direktur Utama PT Pase Energi Migas, Razali Abu, S.E., menegaskan bahwa langkah ini diambil menyusul tidak berkembangnya ikhtiar penyelesaian di tingkat daerah, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi khusus yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.
Sumbangan Gas Terus Disedot, Kontribusi Daerah Minim
Razali menilai keberadaan PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Provinsi dan PT Pema Global Energi (PGE) selaku operator WK-B hingga kini belum memberikan kontribusi nyata dan berkeadilan bagi Aceh Utara sebagai daerah penghasil.
“Sejak tahun 2024 hingga saat ini, hasil gas alam dari perut bumi Aceh Utara terus disedot dan dieksploitasi. Namun, hasil serta manfaat yang diterima daerah penghasil sangat tidak optimal. Di sisi lain, PT PEMA justru rutin menikmati pembagian deviden akhir tahun dari PT PGE selaku anak usahanya,” ujar Razali Abu.
Ia mengingatkan bahwa status Kabupaten Aceh Utara sebagai penerima PI 10% dari WK-B telah sah secara hukum melalui Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan PI 10% WK-B Nomor 79 tertanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan PT PGE (Andika Mahardika, Anis Haryoko, dan Eppi Gustiawan) bersama PT Pase NSB (diwakili Zulkhairi selaku Direktur Utama saat itu) sebagai BUMD yang ditunjuk mengelola hak PI.
Melanggar Spirit Regulasi dan Mematikan BUMD Daerah
Tujuan utama dari mandatori pengalihan PI 10% adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan keterlibatan aktif daerah penghasil dalam rantai bisnis migas nasional. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 serta Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 223 Tahun 2022.
Namun, penundaan hak PI 10% ini membawa dampak fatal bagi operasional BUMD pengelola, khususnya PT Pase NSB. Berdasarkan regulasi kementerian, BUMD penerima PI dilarang keras menjalankan unit usaha lain di luar pengelolaan PI tersebut.
“Ketentuan regulasi tersebut membuat BUMD kami terkunci dan tidak bisa melakukan diversifikasi usaha umum secara bebas. Ketika hak PI 10% ditahan tanpa kepastian, operasional BUMD praktis terdistorsi. Ini situasi yang sangat merugikan bagi Aceh Utara,” terang mantan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara tersebut.
Mengingat WK-B berada di bawah yurisdiksi Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, PT Pase Energi Migas meminta BPMA untuk tidak ‘tutup mata’ dan segera mengambil peran aktif.
Razali mengungkapkan pihaknya telah mengirikan surat resmi permohonan mediasi formal kepada BPMA, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan atau kepastian jadwal penanganan.
“BPMA adalah regulator hulu migas di Aceh yang memegang wewenang untuk meninjau apakah penundaan pembayaran PI ini menabrak tata kelola sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2015 dan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016. Kami minta BPMA segera memanggil para pihak untuk menyelesaikan sengketa interpretasi ini,” tegasnya.
Apabila proses mediasi di tingkat daerah yang melibatkan BPMA maupun PT PEMA tetap membentur jalan buntu, PT Pase Energi Migas tidak ragu membawa persoalan ini ke tingkat kementerian.
“Kementerian ESDM adalah institusi banding dan pengawas tertinggi dalam tata kelola migas nasional. Berdasarkan Pasal 18 dan 19 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, pelaksanaan pengalihan PI 10% berada penuh di bawah pengawasan Menteri ESDM. Menteri memiliki wewenang mutlak untuk mengevaluasi kepatuhan Kontraktor terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS). Jika daerah terus dirugikan, kami pastikan surat pengaduan resmi akan segera meluncur ke Jakarta,” pungkas Razali Abu.[]








