JAKARTA — Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa, memperjuangkan secara langsung penyelesaian persoalan data administrasi kependudukan masyarakat terdampak banjir hingga ke Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Langkah cepat ini menyasar penanganan data warga, khususnya yang berstatus Kepala Keluarga (KK) “gantung”.
Langkah diplomasi ini dilakukan Ayah Wa saat menggelar audiensi dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur, di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

“Yang terdampak bencana itu jiwanya, bukan sekadar kertas KK-nya. Baik warga yang tercatat dalam KK induk maupun KK gantung, semuanya harus kita pastikan mendapatkan bantuan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ayah Wa.
Ia menekankan bahwa kendala teknis administrasi, seperti kekeliruan input maupun ketidaksesuaian penyepadanan data, tidak boleh menjadi alasan terhambatnya hak-hak warga terdampak bencana untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.
Untuk mengurai sumbatan data tersebut, Bupati Aceh Utara membawa isu penyelarasan ini ke Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Penanganan akan dikoordinasikan secara lintas lembaga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos RI.

“Data kondisi riil masyarakat terdampak menjadi kunci utama. Kita tidak hanya berfokus pada data yang sudah berhasil diproses, tetapi juga memastikan warga yang sudah diusulkan namun belum menerima bantuan dapat terakomodasi secara merata,” ujar Ayah Wa.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh jajaran pejabat utama Pemkab Aceh Utara, di antaranya Kepala Dinas Sosial P3A Fakhrurradhi, S.H., M.H., Kepala Disdukcapil Safrizal, S.STP., M.A.P., Asisten II Sekdakab sekaligus Plt. Kepala BPBD M. Nasir, serta Juru Bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli.
Menutup pernyataannya, Ayah Wa mengimbau warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan agar tetap bersabar. Ia memastikan Pemkab Aceh Utara bergerak cepat dan berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat guna merumuskan solusi terbaik sesuai mekanisme yang ada.
“Kehadiran pemerintah sangat krusial untuk memastikan seluruh warga terlayani tanpa terkecuali. Kami tidak ingin ada satu pun masyarakat yang terlewat hanya gara-gara kendala administratif,” pungkasnya. []








